admin

Apa itu 1_10 Net 30 Artinya_ Pengertian dan Contohnya!

Apa itu 1/10 Net 30 Artinya? Pengertian dan Contohnya!

LaBalance.id – Memberikan apresiasi kepada pelanggan yang membayar tagihan tepat waktu adalah tindakan sebanding dengan investasi waktu dan usaha Anda, terutama mengingat bahwa 49% faktur B2B mengalami keterlambatan pembayaran. Salah satu metode umum yang digunakan oleh penjual untuk memberikan apresiasi dan mendorong pembayaran tepat waktu adalah dengan memberikan diskon pembayaran awal, seperti 1/10 net 30. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dapat meraih manfaat dari 1/10 n 30. Meskipun istilah pembayaran ini mungkin tidak dikenal secara luas seperti ketentuan faktur standar lainnya, mari kita jelaskan arti dari 1/10 net 30 beserta pengertian umum dari diskon pembayaran awal sebelum membahas manfaat dari ketentuan pembayaran ini. Apa itu 1/10 Net 30? 1/10 net 30 adalah contoh diskon pembayaran awal untuk faktur dengan syarat pembayaran net 30. Walaupun terlihat rumit, namun ketika diuraikan, 1/10 n 30 sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana. Net 30 merupakan ketentuan pembayaran pada faktur, di mana pelanggan diharuskan membayar dalam 30 hari sejak faktur diterbitkan. Sementara itu, 1/10 adalah bagian diskon pembayaran awal dari istilah tersebut, yang berarti pembeli dapat mendapatkan diskon 1% jika membayar dalam 10 hari setelah menerima faktur. Pengertian Diskon Pembayaran Awal Diskon pembayaran awal merujuk pada pengurangan harga pada faktur penjualan, juga dikenal sebagai “diskon dinamis” atau “diskon pembayaran cepat.” Diskon ini memberikan insentif kepada pelanggan untuk membayar tepat waktu, biasanya berlaku untuk faktur yang dibayar sebelum jatuh tempo. 1/10 n 30 bukan satu-satunya diskon pembayaran awal yang ada; akan ada diskon lain yang akan kita bahas nanti. Apa Keuntungan 1/10 Net 30 dan Diskon Pembayaran Lainnya? Diskon pembayaran awal, seperti 1/10 n 30, umumnya menjadi solusi yang menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Bagi Pembeli Manfaat bagi pembeli cukup jelas—ini adalah cara untuk menghemat uang. Walaupun diskon mungkin hanya sekitar 1% atau 2%, namun jumlah tersebut dapat bertambah dengan cepat, terutama untuk bisnis yang mengelola banyak faktur setiap bulan. Sebagai contoh, jika bisnis membayar sekitar 100 faktur per bulan dengan biaya rata-rata $2.500, dengan syarat 1/10 n 30, mereka dapat menghemat $25 per faktur atau total $2.500 setiap bulan. Bagi Penjual Keuntungan bagi penjual ada pada dua hal. Pertama, mendorong pembayaran yang cepat untuk menghindari masalah arus kas, yang seringkali menjadi masalah utama bagi usaha kecil. Memberikan opsi pembayaran dengan diskon adalah cara terbaik untuk memastikan pembayaran tepat waktu dan menjaga arus kas tetap lancar. Kedua, 1/10 net 30 dan diskon pembayaran awal lainnya dapat meningkatkan hubungan kerja antara pembeli dan penjual. Ini memberi tahu mitra bisnis bahwa Anda memikirkan kepentingan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menghemat persentase pada setiap faktur. Contoh 1/10 Net 30 Pada contoh faktur di atas, kita melihat 1/10 net 30 sebagai syarat pembayaran. Faktur tersebut diterbitkan pada 1 Juli, dan pelanggan memiliki waktu hingga 31 Juli untuk membayar Rp1.770.000. Dengan syarat 1/10 n 30, diskon 1% dapat diterapkan jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari pertama, yaitu sebesar Rp1.752.300. Ini bukan hanya menghemat uang bagi pembeli, tetapi juga memberikan keuntungan bagi penjual, Grace’s Graphics, yang dapat meningkatkan modal kerjanya dan mempercepat arus kasnya. 1/10 net 30 bukan satu-satunya diskon pembayaran awal yang umum. Beberapa contoh lain melibatkan diskon persentase yang berbeda atau batas waktu pembayaran yang berbeda, seperti 2/10 net 30, 3/10 net 30, dan 2/10 net 45. Kesepakatan ini harus mencerminkan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual untuk memastikan hubungan kerja yang baik dan pembayaran yang tepat waktu.

Apa itu 1/10 Net 30 Artinya? Pengertian dan Contohnya! Read More »

Kode Faktur Pajak 070

Kode Faktur Pajak 070 : Pengertian dan Penggunaan dalam Bisnis

LaBalance.id – Dalam dunia perpajakan, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki beragam opsi kode faktur pajak untuk menciptakan faktur sesuai transaksinya, salah satunya adalah kode faktur pajak 070. Kode ini diterapkan pada transaksi impor dan/atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah. Mari kita eksplor lebih lanjut. Pengertian Kode Faktur Pajak 070 Kode faktur pajak 070 digunakan pada transaksi impor dan/atau penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Kode ini diterapkan karena barang dan jasa yang terlibat sudah sejak awal termasuk dalam kategori BKP/JKP, menjadikan kewajiban pembuatan faktur pajak tetap berlaku. Dasar Hukum Kode Faktur Pajak 070 Penggunaan kode faktur pajak 070 diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Lampiran ini dengan tegas menyebutkan bahwa kode faktur pajak 070 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2015. Impor atau Penyerahan BKP Alat Angkutan Tertentu Fasilitas menggunakan kode faktur pajak 070 berlaku pada impor atau penyerahan alat angkutan tertentu. Termasuk di dalamnya: Menurut PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Untuk mempermudah manajemen faktur pajak, gunakanlah Jasa Accounting Service dari Labalance.id saat mengelola invoice, faktur pajak, dan bukti potong pajak. Hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut. Sumber Referensi Sumber pertama yang menjadi landasan penggunaan kode faktur pajak 070 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Lampiran III dalam peraturan ini secara spesifik menetapkan bahwa kode faktur pajak 070 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Landasan hukum yang lebih komprehensif terkait dengan penggunaan kode faktur pajak 070 dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015. PP ini menguraikan secara rinci jenis transaksi yang dapat menggunakan kode ini, mencakup impor atau penyerahan BKP angkutan tertentu dan penyerahan JKP tertentu. Rujukan terakhir yang sangat relevan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2015. PMK ini memberikan arahan lebih lanjut mengenai jenis JKP yang dapat menggunakan kode faktur pajak 070, melibatkan sektor-sektor seperti perusahaan pelayaran, penangkapan ikan, kepelabuhanan, angkutan udara, dan perkeretaapian. Dengan merujuk pada ketiga sumber tersebut, pemahaman tentang penggunaan kode faktur pajak 070 menjadi lebih komprehensif dan terperinci, memberikan landasan yang kuat bagi PKP dalam menciptakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kode Faktur Pajak 070 : Pengertian dan Penggunaan dalam Bisnis Read More »