admin

Formulir 1721 A1 adalah_ Semua yang Perlu Anda Ketahui

Formulir 1721 A1 adalah: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Apa itu Formulir 1721 AI? LaBalance.id – Formulir 1721 A1 adalah tandatangan pemotongan pajak yang diterapkan pada wajib pajak perseorangan berstatus sebagai karyawan atau pensiunan. Dokumen ini wajib dikeluarkan oleh pemotong pajak atau bendahara instansi terkait, dan berfungsi sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan bagi individu yang menerima penghasilan. Pada dasarnya, formulir potong bagi karyawan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formulir 1721 A1 dan formulir 1721 A2. Perbedaannya terletak pada penerima formulir tersebut; formulir 1721 A1 diserahkan kepada karyawan dengan kriteria tertentu, sedangkan formulir 1721 A2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri, dan/atau pensiunan. Fungsi Formulir 1721 A1 Bukti potong atau formulir 1721 A1 dan 1721 A2 adalah dokumen berharga bagi setiap wajib pajak. Formulir 1721 A1 memiliki fungsi sebagai kredit pajak dan juga dapat digunakan untuk memantau potongan pajak yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja. Umumnya, bukti potong formulir 1721 A1 dilampirkan saat wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan potongan pajak yang telah dibayarkan. Jika seorang pekerja tidak menerima bukti potong dari pemberi kerja, dia berhak untuk meminta langsung kepada bagian keuangan perusahaan yang menaunginya. Selain itu, jika seseorang memiliki penghasilan lain yang masuk dalam kategori kena pajak, maka dia juga berhak meminta bukti potong tersebut. Kapan Form 1721-A1 Digunakan? Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, formulir 1721 A1 harus dibuat oleh pemberi kerja dan diberikan kepada karyawan sebelum akhir periode pelaporan pajak. Contohnya, dalam periode penerimaan penghasilan Januari-Desember, formulir 1721 A1 diberikan pada akhir Desember atau paling lambat pada Januari tahun berikutnya. Begitu pula jika periode penerimaan penghasilan kurang dari 1 tahun, formulir tersebut diberikan pada akhir periode atau awal bulan berikutnya. Cara Penggunaan Form 1721-A1 Formulir 1721 A1 dapat digunakan untuk pegawai baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, dengan ketentuan tertentu. Berikut adalah ketentuan penggunaannya: Formulir 1721 A1 digunakan sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai swasta, termasuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, penerima tunjangan hari tua berkala, dan penerima jaminan hari tua berkala. Dua lembar formulir 1721 A1 dibuat oleh pemotong pajak, di mana lembar pertama diberikan kepada pegawai sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, dan lembar kedua diserahkan kepada pemotong pajak. Formulir 1721 A1 tidak diwajibkan dilaporkan sebagai lampiran SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26. Proses Pembuatan Formulir 1721-A1 Proses pembuatan formulir 1721 A1 melibatkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Formulir 1721 A1 hanya diberikan kepada pegawai tetap, tidak diberlakukan untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Formulir 1721 A1 berlaku sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21 selama satu tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi pajak selama satu tahun pajak. Pegawai tetap akan menggunakan formulir 1721 A1 dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016, formulir 1721 A1 harus dibuat oleh pemberi kerja paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Ketentuan mengenai proses pembuatan formulir potong tidak hanya berlaku untuk formulir 1721 A1, melainkan juga untuk formulir 1721 A2. Formulir bukti pemotongan pajak formulir 1721 A1 dapat diperoleh melalui DJP Online.

Formulir 1721 A1 adalah: Semua yang Perlu Anda Ketahui Read More »

Biaya Langsung dan Tidak Langsung Beserta Contohnya

Biaya Langsung dan Tidak Langsung Beserta Contohnya

LaBalance.id – Biaya langsung dan tidak langsung, kedua-duanya merupakan komponen vital dalam pengeluaran pengusaha atau perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Biaya langsung atau direct cost dijelaskan sebagai pengeluaran yang dapat langsung diatribusikan atau dilacak pada produk atau layanan tertentu. Dalam konteks bisnis, biaya langsung melibatkan pengeluaran perusahaan yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan operasional, baik itu dalam produksi maupun layanan jasa. Contoh Biaya Langsung dan Tidak Langsung Beberapa contoh biaya langsung meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji tenaga kerja terlibat, dan biaya overhead yang terhubung langsung dengan produksi atau layanan. Contoh Biaya Langsung Beberapa contoh spesifik biaya langsung dalam konteks bisnis mencakup: Bahan Baku: Pengeluaran untuk membeli bahan-bahan yang langsung digunakan dalam proses produksi.  Gaji Tenaga Kerja Langsung: Upah yang diberikan kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam produksi barang atau pemberian layanan.  Biaya Overhead Produksi: Biaya-biaya tambahan yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti biaya energi, perawatan mesin, dan bahan pembersih.  Biaya Transportasi Barang: Pengeluaran yang terkait langsung dengan pengiriman produk dari produsen ke konsumen.  Pajak Produksi: Pajak yang dikenakan langsung pada produk yang dihasilkan.  Gaji Sales Representative: Pengeluaran untuk membayar gaji tenaga penjualan yang terlibat dalam menjual produk atau layanan.  Biaya Packaging: Biaya untuk merancang dan mencetak kemasan produk yang digunakan secara langsung untuk pengemasan.  Upah Tenaga Kerja Pabrik: Gaji pekerja pabrik yang terlibat dalam proses produksi.  Bahan Penolong Langsung: Bahan tambahan yang digunakan secara langsung dalam produksi, namun bukan bahan utama.  Biaya Asuransi Produk: Biaya asuransi yang terkait langsung dengan perlindungan produk selama transportasi. Biaya tidak langsung dinamakan demikian karena kompleksitasnya dalam pengukuran dan alokasi pada produk atau layanan tertentu, karena tidak memiliki keterhubungan langsung dengan produk atau layanan. Sebagai contoh perbandingan, biaya pembelian bahan baku dan ongkos kirim barang dalam produksi dianggap sebagai biaya langsung karena keterkaitannya langsung dengan kegiatan produksi. Sementara, dalam industri jasa, gaji karyawan dan ongkos perjalanan yang terkait dengan tugas karyawan adalah biaya langsung. Namun, biaya sewa gedung tidak dianggap sebagai biaya langsung, meskipun penting untuk kelangsungan usaha, karena tidak berkaitan langsung dengan produksi atau layanan. Contoh Biaya Tidak langsung Beberapa contoh biaya tidak langsung mencakup: Biaya Sewa Gedung Kantor: Biaya sewa yang tidak dapat secara langsung diatribusikan pada produk atau layanan spesifik.  Biaya Listrik Keseluruhan: Pengeluaran energi untuk seluruh fasilitas, tidak terkait langsung dengan satu produk tertentu.  Biaya Administrasi Umum: Pengeluaran untuk kegiatan administratif yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produksi.  Biaya Pelatihan Karyawan: Pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mungkin mencakup berbagai departemen.  Biaya Penyusutan Peralatan Produksi: Biaya yang terjadi akibat penyusutan peralatan produksi, yang tidak langsung terkait dengan satu produk tertentu.  Biaya Penyelidikan dan Pengembangan: Pengeluaran untuk kegiatan riset yang mungkin tidak langsung terhubung dengan produk yang spesifik.  Biaya Pengadaan Peralatan Keseluruhan: Biaya pembelian dan pemeliharaan peralatan yang tidak dapat diatribusikan langsung ke setiap produk.  Biaya Kebersihan Keseluruhan Fasilitas: Biaya untuk membersihkan dan merawat seluruh fasilitas, tidak berkaitan langsung dengan produk.  Biaya Umum dan Tetap: Pengeluaran rutin yang melibatkan pengelolaan keseluruhan bisnis dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau layanan.  Biaya Pemasaran Umum: Biaya untuk kampanye pemasaran yang mencakup seluruh produk atau jasa perusahaan. Perbedaan Perbedaan antara biaya langsung & tidak langsung dapat dilihat dari tiga aspek utama: Definisi: Keduanya memiliki definisi yang berbeda satu sama lain. Sifat: Biaya langsung dapat berubah seiring dengan perubahan volume produksi, sementara biaya tidak langsung cenderung tetap relatif. Pengukuran: Biaya langsung dapat diukur dengan mudah dan akurat karena penggunaannya dalam kegiatan produksi jelas, sedangkan biaya tidak langsung lebih sulit diukur karena memerlukan estimasi. Demikianlah gambaran singkat mengenai contoh biaya langsung & tidak langsung dalam konteks kegiatan bisnis.

Biaya Langsung dan Tidak Langsung Beserta Contohnya Read More »

10 Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan

10+ Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan, Apa Saja?

LaBalance.id – Bagi Anda yang berkeinginan meraih sukses dalam dunia bisnis, memahami jenis-jenis usaha yang menjanjikan akan terus diminati di masa depan merupakan langkah awal yang penting. Bisnis-bisnis ini tidak hanya relevan untuk saat ini, tetapi juga akan terus dicari dalam jangka panjang. 21 Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan Mengapa demikian? Karena bisnis-bisnis ini bersifat mendalam dan dapat bertahan lama jika dikelola dengan baik. Inilah sejumlah usaha yang layak dipertimbangkan, seperti yang dikutip dari Entrepreneur Bisnis: 1. Usaha Laundry Usaha ini memiliki permintaan tinggi terutama di lokasi kantor dan kampus. Layanan cuci pakaian yang bersih dan wangi, ditambah dengan antar-jemput, dapat menarik banyak pelanggan. 2. Jasa Sewa Mobil Mendirikan jasa sewa mobil bisa menjadi opsi menarik, terutama jika Anda memiliki modal yang cukup. Kebutuhan akan transportasi tetap tinggi, dan menyediakan layanan dengan tarif harian dapat menguntungkan. 3. Usaha Catering Bisnis catering tetap menjanjikan di masa depan karena setiap orang membutuhkan makanan. Kerjasama dengan perusahaan atau organisasi dapat menjadi kunci untuk membangun basis pelanggan yang setia. 4. Jasa Web Developer Dengan pertumbuhan bisnis online, jasa pembuatan situs web memiliki potensi penghasilan tinggi. Kompleksitas situs yang dibangun akan memengaruhi besarnya potensi keuntungan. 5. Cuci Kendaraan Jasa cuci kendaraan termasuk dalam kategori bisnis yang menjanjikan di masa depan. Pilihan antara cuci motor atau mobil bisa disesuaikan dengan lokasi strategis di area dengan lalu lintas tinggi. 6. Usaha Kue Bagi yang mahir dalam membuat beragam kue, usaha ini dapat menjadi pilihan. Kue selalu hadir dalam berbagai acara, mulai dari yang serius hingga pesta. 7. Bisnis Tour Travel Usaha tour travel menggeliat kembali setelah pandemi COVID-19. Menyediakan jasa travel baik domestik maupun internasional dapat menjadi peluang, terutama karena minat pelanggan untuk berlibur semakin meningkat. 8. Kursus Online Membuka kursus online untuk pekerja kantoran yang ingin meningkatkan keterampilan dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Belajar tidak terbatas pada lingkup sekolah. 9. Jasa MUA (Makeup Artist) Membuka jasa MUA dapat menjadi pilihan bagi mereka yang mahir dalam merias wajah. Menawarkan paket dengan harga bersaing dapat menjadi daya tarik tersendiri. 10. Bisnis Franchise Bagi yang enggan memulai usaha dari nol, bisnis franchise menawarkan opsi menarik. Dengan berbagai pilihan mulai dari modal minim hingga besar, franchise dapat memberikan keuntungan harian, terutama dalam bidang kuliner.   11. Jasa Titip (Jastip) Jasa titip mulai ramai dengan popularitas internet. Cocok bagi yang suka berbelanja dan berpergian. Keuntungan dapat diperoleh dari barang-barang yang dibeli dan dititipkan. 12. Usaha Fashion Fashion bukan hanya kebutuhan, tetapi telah menjadi gaya hidup. Menyediakan fashion unik atau dengan keunikan tertentu, seperti fashion untuk pria muslim, dapat menarik minat pasar. 13. Wedding Organizer Mengadakan pesta pernikahan memerlukan bantuan ahli untuk menciptakan pernikahan yang berkesan. Bisnis wedding organizer dapat menjadi pilihan yang menarik. 14. Jasa Cuci Sepatu Meskipun terlihat sederhana, jasa cuci sepatu dapat menjadi pilihan menarik, terutama di kota-kota besar. Penyediaan layanan antar-jemput dapat meningkatkan daya tarik kepada pelanggan. 15. Sewa Kos Bisnis penyewaan kost memiliki potensi jangka panjang. Meskipun membutuhkan modal awal yang cukup besar, keberlanjutan bisnis dapat terjadi seiring waktu dengan terus terisinya unit kost. Keuntungan bulanan dapat dinikmati tanpa bekerja keras secara intensif.   16. Usaha Food and Beverage Bisnis Food and Beverage (FnB) tak pernah lekang oleh waktu. Bahkan, terus berkembang dengan inovasi dan ide-ide kreatif. Potensi peminatnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Pilihan untuk mencoba sistem Franchise juga dapat menjadi langkah strategis. 17. Usaha Photography Dalam era tren foto diri, bisnis self-photo studio semakin populer. Keunggulannya terletak pada kebebasan pengunjung untuk mengambil foto tanpa batasan, menggunakan remote tanpa bantuan fotografer. 18. Bisnis Penyewaan Perlengkapan Bayi Selain harganya yang tinggi, perlengkapan bayi seperti pumping, stroller, dan tempat tidur hanya digunakan dalam jangka waktu singkat. Usaha penyewaan perlengkapan bayi menjanjikan karena peminatnya konsisten sepanjang tahun. 19. Usaha Design Dengan kemampuan desain yang mumpuni, membuka usaha di bidang design pada tahun 2023 adalah peluang cerdas. Penjualan jasa desain kepada para pengusaha dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil. 20. Usaha Reseller Menjadi reseller dengan menjual produk dari supplier lain kepada konsumen dapat menjadi opsi menguntungkan, terutama bagi yang baru memulai bisnis dengan risiko kerugian yang minimal. 21. Usaha Kosmetik dan Perawatan Wajah Bidang kecantikan semakin diminati, terutama dengan tren penggunaan merek lokal yang tidak kalah berkualitas. Usaha kosmetik dan perawatan wajah menawarkan peluang cerah di tahun 2023.   Melihat beberapa usaha ini, dapat disimpulkan bahwa ide-ide bisnis ini bisa menjadi inspirasi atau referensi untuk merencanakan usaha yang matang. Sebelum memulai, pemahaman mendalam tentang produk atau jasa yang dibutuhkan oleh target pasar, serta pengalaman dan keterampilan yang memadai, adalah kunci kesuksesan. Usaha yang menjanjikan di masa depan membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang cermat. Sehingga, pilihan usaha yang tepat dapat memberikan keberhasilan yang diinginkan.

10+ Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan, Apa Saja? Read More »

Lump Sum (LS) _ Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya

Lump Sum (LS) : Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya

LaBalance.id – Lump Sum merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan satu kali pembayaran saja. Proses ini umumnya digunakan dalam transaksi barang atau jasa, terutama dalam konteks pengadaan. Pembayaran Lumpsum seringkali melibatkan jumlah uang yang substansial, yang kemudian digunakan untuk membayar barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Terutama ditemukan dalam dunia konstruksi, kontraktor sering menjadi pihak yang menerapkan pembayaran Lump Sum, sementara penerima pembayaran biasanya penyedia jasa konstruksi. Metode ini juga digunakan dalam pembiayaan perjalanan dinas dan berbagai kegiatan keuangan, termasuk investasi. Pengertian Lump Sum Lump Sum (LS) adalah cara pembayaran di mana sejumlah besar uang dibayarkan secara sekaligus di muka. Ini berbeda dengan metode angsuran yang melibatkan pembayaran bertahap sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Lumpsum dapat diterapkan dalam berbagai pembayaran, termasuk biaya perjalanan dinas, konstruksi bangunan, pencairan dana pensiun, dan lainnya. Kelebihan Lump Sum Kelebihan dari pembayaran LumpSum meliputi: Minimalkan Kendala Finansial Salah satu keunggulan utama dari kontrak lump sum adalah kemampuannya untuk meminimalkan kendala finansial. Dengan dana yang sudah tersedia secara penuh di awal, pelaksana proyek tidak perlu khawatir tentang kemungkinan proyek tersendat karena masalah biaya. Bahkan dalam situasi darurat, pelaksana proyek tidak akan terjebak dalam birokrasi pencairan dana, karena seluruh dana (100%) sudah berada dalam kendalinya.   Kelancaran Proyek yang Lebih Tinggi Keunggulan lainnya dari kontrak lump sum adalah kelancaran proyek yang lebih tinggi. Seluruh kebutuhan proyek dapat dipenuhi dengan cepat dan efisien. Dengan metode pembayaran ini, semua pihak terlibat dalam proyek tidak perlu merasa khawatir ketika mengajukan kebutuhan, karena dana yang diperlukan sudah pasti ada dan siap digunakan.   Pengendalian Keuangan Sepenuhnya di Tangan Pelaksana Proyek Manfaat lain yang dapat Anda nikmati dengan menerapkan kontrak ini adalah pengendalian keuangan yang sepenuhnya berada di tangan pelaksana proyek. Pemilik dana memiliki hak atas proyek tersebut, namun pengelolaan keuangan proyek sepenuhnya berada di tangan pelaksana. Hal ini menciptakan keseimbangan yang efisien antara kepemilikan dan kontrol, memastikan bahwa pelaksana proyek memiliki kendali penuh terhadap aspek keuangan. Dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa ini, tidak dapat disangkal bahwa kontrak lump sum muncul sebagai pilihan yang sangat menguntungkan dalam memastikan kesuksesan dan kelancaran proyek Anda. Kekurangan Lump Sum Meskipun memiliki keuntungan, metode pembayaran Lumpsum juga memiliki kekurangan yang perlu diperhatikan: Dana Besar yang Tak Dapat Dicicil Salah satu keterbatasan utama kontrak lump sum terletak pada jumlah dana yang signifikan dan tidak dapat dicicil. Sesuai dengan perjanjian awal, pihak yang menyediakan dana harus memiliki reservasi keuangan dalam jumlah besar untuk memulai proyek. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada ketersediaan dana ini sejak awal kontrak proyek disetujui.   Potensi Markup Dana Keterbatasan lain yang mungkin dirasakan oleh pemilik proyek adalah potensi markup dana. Dalam kontrak lump sum, pelaksana proyek memiliki kendali penuh atas pengelolaan keuangan. Meskipun pemilik proyek dapat melakukan pemantauan, namun risiko markup (penambahan yang tidak sah pada dana di atas jumlah seharusnya) dapat terjadi jika pemilik proyek tidak waspada.   Tanggung Jawab Penuh Pelaksana atas Kegagalan Proyek Keterbatasan terakhir dari kontrak lump sum adalah tanggung jawab penuh yang harus dipikul oleh pelaksana proyek jika proyek mengalami kegagalan atau tidak sesuai harapan. Konsekuensi dari ketidakberhasilan pelaksana juga biasanya tercantum secara rinci dalam kontrak kesepakatan, menempatkan beban tanggung jawab secara eksklusif pada pelaksana. Penting untuk memahami dengan seksama keterbatasan-keterbatasan ini agar keputusan menggunakan kontrak lumpsum dapat diambil dengan pemahaman yang mendalam akan konsekuensinya. Kontrak Lumpsum dalam Praktiknya Bidang Konstruksi Sebelum pembayaran Lump Sum dilakukan, pelelangan umumnya diadakan untuk memilih penyedia jasa konstruksi. Kontraktor kemudian menghitung biaya dan keuntungan mereka sebelum menandatangani kontrak. Kontraktor biasanya menanggung biaya tambahan yang mungkin muncul selama produksi. Perubahan desain atau permintaan tambahan produk dapat memicu penyesuaian harga, yang harus disetujui oleh kontraktor. Pembayaran LumpSum memberikan kepastian harga karena kontrak telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perencanaan Berlibur di Masa Depan Metode ini dapat diterapkan dalam perencanaan liburan. Perusahaan travel melakukan pelelangan produk mereka, dan konsumen (wisatawan) menjadi kontraktor. Pembayaran kontan memastikan harga yang tetap, meskipun ada kenaikan biaya sebelum perjalanan. Kontraktor (perusahaan travel) harus menanggung fluktuasi harga. Pembayaran Uang Pensiun Secara Kontan Metode ini mungkin asing, tetapi beberapa perusahaan swasta menerapkannya. Karyawan yang pensiun menerima uang secara sekaligus sebagai bentuk apresiasi. Pembayaran Lump Sum diatur oleh usia pensiun, dan kontrak tidak dapat diubah setelah pembayaran. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa LumpSum adalah metode pembayaran yang melibatkan pembayaran sekaligus. Ini memberikan kepastian harga, meskipun juga memiliki risiko penyelewengan dan potensi perilaku boros. Dalam praktiknya, Lump Sum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk konstruksi, perencanaan liburan, dan pembayaran pensiun.

Lump Sum (LS) : Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya Read More »

Apa itu 1_10 Net 30 Artinya_ Pengertian dan Contohnya!

Apa itu 1/10 Net 30 Artinya? Pengertian dan Contohnya!

LaBalance.id – Memberikan apresiasi kepada pelanggan yang membayar tagihan tepat waktu adalah tindakan sebanding dengan investasi waktu dan usaha Anda, terutama mengingat bahwa 49% faktur B2B mengalami keterlambatan pembayaran. Salah satu metode umum yang digunakan oleh penjual untuk memberikan apresiasi dan mendorong pembayaran tepat waktu adalah dengan memberikan diskon pembayaran awal, seperti 1/10 net 30. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dapat meraih manfaat dari 1/10 n 30. Meskipun istilah pembayaran ini mungkin tidak dikenal secara luas seperti ketentuan faktur standar lainnya, mari kita jelaskan arti dari 1/10 net 30 beserta pengertian umum dari diskon pembayaran awal sebelum membahas manfaat dari ketentuan pembayaran ini. Apa itu 1/10 Net 30? 1/10 net 30 adalah contoh diskon pembayaran awal untuk faktur dengan syarat pembayaran net 30. Walaupun terlihat rumit, namun ketika diuraikan, 1/10 n 30 sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana. Net 30 merupakan ketentuan pembayaran pada faktur, di mana pelanggan diharuskan membayar dalam 30 hari sejak faktur diterbitkan. Sementara itu, 1/10 adalah bagian diskon pembayaran awal dari istilah tersebut, yang berarti pembeli dapat mendapatkan diskon 1% jika membayar dalam 10 hari setelah menerima faktur. Pengertian Diskon Pembayaran Awal Diskon pembayaran awal merujuk pada pengurangan harga pada faktur penjualan, juga dikenal sebagai “diskon dinamis” atau “diskon pembayaran cepat.” Diskon ini memberikan insentif kepada pelanggan untuk membayar tepat waktu, biasanya berlaku untuk faktur yang dibayar sebelum jatuh tempo. 1/10 n 30 bukan satu-satunya diskon pembayaran awal yang ada; akan ada diskon lain yang akan kita bahas nanti. Apa Keuntungan 1/10 Net 30 dan Diskon Pembayaran Lainnya? Diskon pembayaran awal, seperti 1/10 n 30, umumnya menjadi solusi yang menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Bagi Pembeli Manfaat bagi pembeli cukup jelas—ini adalah cara untuk menghemat uang. Walaupun diskon mungkin hanya sekitar 1% atau 2%, namun jumlah tersebut dapat bertambah dengan cepat, terutama untuk bisnis yang mengelola banyak faktur setiap bulan. Sebagai contoh, jika bisnis membayar sekitar 100 faktur per bulan dengan biaya rata-rata $2.500, dengan syarat 1/10 n 30, mereka dapat menghemat $25 per faktur atau total $2.500 setiap bulan. Bagi Penjual Keuntungan bagi penjual ada pada dua hal. Pertama, mendorong pembayaran yang cepat untuk menghindari masalah arus kas, yang seringkali menjadi masalah utama bagi usaha kecil. Memberikan opsi pembayaran dengan diskon adalah cara terbaik untuk memastikan pembayaran tepat waktu dan menjaga arus kas tetap lancar. Kedua, 1/10 net 30 dan diskon pembayaran awal lainnya dapat meningkatkan hubungan kerja antara pembeli dan penjual. Ini memberi tahu mitra bisnis bahwa Anda memikirkan kepentingan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk menghemat persentase pada setiap faktur. Contoh 1/10 Net 30 Pada contoh faktur di atas, kita melihat 1/10 net 30 sebagai syarat pembayaran. Faktur tersebut diterbitkan pada 1 Juli, dan pelanggan memiliki waktu hingga 31 Juli untuk membayar Rp1.770.000. Dengan syarat 1/10 n 30, diskon 1% dapat diterapkan jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari pertama, yaitu sebesar Rp1.752.300. Ini bukan hanya menghemat uang bagi pembeli, tetapi juga memberikan keuntungan bagi penjual, Grace’s Graphics, yang dapat meningkatkan modal kerjanya dan mempercepat arus kasnya. 1/10 net 30 bukan satu-satunya diskon pembayaran awal yang umum. Beberapa contoh lain melibatkan diskon persentase yang berbeda atau batas waktu pembayaran yang berbeda, seperti 2/10 net 30, 3/10 net 30, dan 2/10 net 45. Kesepakatan ini harus mencerminkan kebutuhan dan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual untuk memastikan hubungan kerja yang baik dan pembayaran yang tepat waktu.

Apa itu 1/10 Net 30 Artinya? Pengertian dan Contohnya! Read More »

Kode Faktur Pajak 070

Kode Faktur Pajak 070 : Pengertian dan Penggunaan dalam Bisnis

LaBalance.id – Dalam dunia perpajakan, pengusaha kena pajak (PKP) memiliki beragam opsi kode faktur pajak untuk menciptakan faktur sesuai transaksinya, salah satunya adalah kode faktur pajak 070. Kode ini diterapkan pada transaksi impor dan/atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah. Mari kita eksplor lebih lanjut. Pengertian Kode Faktur Pajak 070 Kode faktur pajak 070 digunakan pada transaksi impor dan/atau penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Kode ini diterapkan karena barang dan jasa yang terlibat sudah sejak awal termasuk dalam kategori BKP/JKP, menjadikan kewajiban pembuatan faktur pajak tetap berlaku. Dasar Hukum Kode Faktur Pajak 070 Penggunaan kode faktur pajak 070 diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Lampiran ini dengan tegas menyebutkan bahwa kode faktur pajak 070 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2015. Impor atau Penyerahan BKP Alat Angkutan Tertentu Fasilitas menggunakan kode faktur pajak 070 berlaku pada impor atau penyerahan alat angkutan tertentu. Termasuk di dalamnya: Menurut PMK Nomor 193/PMK.03/2015 Untuk mempermudah manajemen faktur pajak, gunakanlah Jasa Accounting Service dari Labalance.id saat mengelola invoice, faktur pajak, dan bukti potong pajak. Hubungi tim kami untuk informasi lebih lanjut. Sumber Referensi Sumber pertama yang menjadi landasan penggunaan kode faktur pajak 070 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Lampiran III dalam peraturan ini secara spesifik menetapkan bahwa kode faktur pajak 070 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas tidak dikenakan pungutan PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Landasan hukum yang lebih komprehensif terkait dengan penggunaan kode faktur pajak 070 dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015. PP ini menguraikan secara rinci jenis transaksi yang dapat menggunakan kode ini, mencakup impor atau penyerahan BKP angkutan tertentu dan penyerahan JKP tertentu. Rujukan terakhir yang sangat relevan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.03/2015. PMK ini memberikan arahan lebih lanjut mengenai jenis JKP yang dapat menggunakan kode faktur pajak 070, melibatkan sektor-sektor seperti perusahaan pelayaran, penangkapan ikan, kepelabuhanan, angkutan udara, dan perkeretaapian. Dengan merujuk pada ketiga sumber tersebut, pemahaman tentang penggunaan kode faktur pajak 070 menjadi lebih komprehensif dan terperinci, memberikan landasan yang kuat bagi PKP dalam menciptakan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kode Faktur Pajak 070 : Pengertian dan Penggunaan dalam Bisnis Read More »